1. Visi
2. Misi
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Program Dan Kegiatan
5. Input Program
6. Pencapaian Kinerja
7. Permasalahan
8. Upaya Pemecahan
9. Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB yang bisa didownload

VISI

Menggerakkan dan memberdayakan perempuan dalam program pembangunan serta mewujudkan seluruh keluarga ikut KB.

MISI

Mewujudkan hubungan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan baik dalam bidang pembangunan , hukum, pemerintahan dengan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera di Kabupaten Lombok Timur

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

1. Perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB baru (PPMPB)
2. Perkiraan Permintaan Masyarakat Menjadi Peserta KB Aktif (PPMPA)
3. Rencana Kebutuhan Alkon
4. Rencana Pengembangan PIK-KRR
5. Rencana Pengembangan Kelompok Kegiatan (poktan)
   1. Kelompok BKB
   2. Kelompok BKR
   3. Kelompok Bina Kualitas Lingkungan Keluarga (BKLK)
   4. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
6. Rencana Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan /IMP.
7. Ketenagaan
8. Rencana Dukungan dan Peluang

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan
4. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
7. Keluarga Berencana
8. Kesejahteraan Reproduksi Remaja (KRR)
9. Pelayanan Kontrasepsi
10. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
11. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS,HIV/AIDS
12. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
13. Pengembangan Model Operasional BKB/Posyandu/Pandu.

INPUT PROGRAM

1. Anggaran 2008
   1. Dukungan Anggaran Sumber APBD II Lombok Timur 2008.
   2. Dukungan Anggaran Sumber APBN melalui BKKBN Propinsi NTB.
   3. Dukungan Anggaran Sumber Bantuan Luar Negeri (UNFPA)
   4. Dukungan Anggaran Sumber DHS-2 ( Bantuan Luar Negeri ).
2. Ketenagaan Program
   1. Tenaga Program Tingkat Kabupaten.
   2. Tenaga Program Tingkat Kecamatan dan Desa
3. ALKONT ( Alat Kontrasepsi )
4. Intitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

PENCAPAIAN KINERJA

1. Peserta Baru
2. Peserta KB Aktif
3. Tingkat Peserta Kemandirian Peserta KB
4. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
5. Peningkatan Ketahanan Keluarga
6. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)
8. Kelompok Bina Kualitas Lingkungan Keluarga (BKLK)
9. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
10. Program Penguatan Kelembagaan dan Jejaring KB
11. Laporan Pelayanan KB atau F/II/KB.

PERMASALAHAN

1. Gerak operasional Program Tingkat Kecamatan belum menunjukkan gerak kecepatan yang sama
2. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan terutama pelaporan kesertaan berKB (baru dan aktif) jalur mandiri yang tertuang dalam F/I/PH-DBS.
3. Mobil unit penerangan KB tidak tersedia sehingga setiap kegiatan KIE hal layak melalui Mupen selalu menggunakan Mupen yang ada diprovinsi.
4. Keberadaan petugas penegndali program tingkat kecamatan tersedia 4 orang artinya kekurangan 16 orang , demikian juga dengan keberadaan penyuluh keluarga berencana (PKB) belum merata disemua Desa/Kelurahan masih kekurangan 32 orang.
5. Aktivitas kegiatan kelompok ketahanan keluarga BKB dan BKR dilihat dari tingkat pelaporan kegiatan masih dibawah 80 % ( BKB= 81% dan BKR= 60%). Demikian juga dengan tingkat kehadiran keluarga yang aktif mengikuti pertemuan untuk BKB baru 56,08 % dan BKR 51,48 %.
6. Akses bantuan modal bagi kelompok UPPKS yang anggotanya seluruhnya perempuan dan keluarga Pra Sejahtera sangat terbatas.
7. Dukungan dana dari APBN melalui BKKBN Propinsi bersifat dana perbantuan dengan pola droping, yang sering tidak tepat waktu dalam mendukung operasional lapangan.
8. Sistim pertanggung jawaban kegiatan dana APBN yang kurang mendukung artinya salah satu Kabupaten yang mengalami keterlambatan maka akan mempengaruhi droping anggaran semua Kabupaten.

UPAYA PEMECAHAN

1. Kecamatan-kecamatan yang pencapaiannya dibawah rata – rata Kabupaten menjadi prioritas garapan pada tahun 2009 dengan mengoptimalkan intensifikasi dan akselerasi program
2. Penataan dan optimalisasi sistim pencatatan dan pelaporan program KB di semua tingkatan terutama Register Sub PPKBD dijadikan landasan operasional dan sumber pencatatan dan pelaporan agar sasaran penggarapan peserta KB baru dan Pembinaan akseptor KB lebih terarah demikian juga dengan alokasi alat kontrasepsi lebih terkendali , pembinaan , bimbingan, monitoring dan evaluasi menjadi prioritas utama.
3. Optimalisasi penggunaan mobil Mupen yang disuplay dari Provinsi dan seiring dengan itu kami mohon melalui kebijakan Bapak Bupati kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung Program KB untuk memberikan bantuan mobil unit penerangan KB.
4. Optimalisasi tingkat pembinaan terhadap kelompok-kelompok BKB dan BKR oleh PPLKB/PLKB maupun oleh tingkat Kabupaten dengan melibatkan berbagai sektor terkait
5. Rata-rata tingkat usaha kelompok UPPKS , pada usaha kecil/bakulan dan home industry (sifat pembelajaran peningkatan usaha keluarga bagi keluarga miskin) yang tidak mampu mengakses permodalan di lembaga perkreditan karena persyaratan administrasi dan agunan , perlu pembinaan usaha dengan mengadopsi model P3EL, seperti yang dikembangkan di Kecamatan Pringgabaya.
6. Mengembangkan Usaha Kelompok UPPKS dengan melihat potensi wilayah.
7. Kabupaten Lombok Timur mengupayakan agar anggaran APBN yang diperuntukkan untuk Kabupaten tidak dalam bentuk dana perbantuan

Download Data Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1. Program dan Kegiatan yang sudah dicapai pada Tahun 2009 oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dapat didownload disini