Press Release

Sebanyak 23 PNS “Bolos” Hari Pertama Masuk Kerja

Selong – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur menggencarkan monitoring terhadap disiplin PNS di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Memastikan seluruh PNS menaati  kewajiban masuk  kerja dan ketaatan pada ketentuan jam kerja pada hari pertama Pasca Idul Fitri 1438 H, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur menurunkan Surat Nomor 800/3698/KPSDM/ 2017 yang intinya meminta semua OPD dan Unit Kerja se Lombok Timur mengumpulkan Daftar Hadir Harian PNS tanggal 3 sampai dengan 15 Juli 2017.

Sebanyak 191 OPD dan Unit Kerja yang diminta mengumpulkan daftar hadir terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten Lombok Timur, Dinas dan Badan, Kantor Camat se-Kabupaten Lombok Timur,UPT Kantor Dikbud Kecamatan, UPT Penyuluh Pertanian Kecamatan, UPT DP3AKB Kecamatan, Puskesmas se-Kabupaten Lombok Timur, PPS PBB Bapenda Kecamatan dan 10 UPT lainnya yang bernaung di beberapa Dinas/Badan serta Kantor Lurah se-Kecamatan Selong, dan Kecamatan Labuhan Haji.

Mengawal Surat Sekretaris Daerah tersebut Bidang Disiplin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia  (BKPSDM) Lombok Timur selaku lembaga terkait pro aktif menghimpun, merekap da melaporkan keadaan kehadiran PNS pada tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan daftar hadir yang diterima dari masing-masing OPD dan Unit Kerja.   Sedangkan untuk memastikan terlaksananya kebijakan Bupati untuk menambah jam kerja selama selama  dua minggu (tanggal 3 dampai dengan 15 Juli 2017), BKPSDM membentuk Tim Monev yang langsung turun ke OPD dan Unit kerja untuk menarik daftar hadir.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin, S.Sos., M.Si menerangkan, berdasarkan hasil rekapitulasi dan verifikasi absensi harian tanggal 3 Juli 2017, diketahui  persentase kehadiran PNS sebesar 97,37%  dan 2,63% atau 114 tidak hadir dengan rincian keterangan,  Sakit 0,48% (21 orang), Ijin 0,23% (10 orang), Tugas 0,67% (29 orang), Cuti 0,71% (31 orang), yang tidak hadir/tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sebesar  0,53% (23 orang).  Dengan kondisi ini disimpulkan bahwa kedisiplinan dan ketaatan PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap ketentuan masuk kerja hari pertama pasca Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017, masih dalam katagori baik.

Walaupun secara umum kedisiplinan dan ketaatan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terhadap ketentuan masuk kerja hari pertama pasca Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 masih dinilai cukup baik, namun secara kuantitas masih banyak PNS yang memanfaatkan hari-hari setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan tugas kedinasannya sebagai PNS. Bagi 23 orang PNS yang tidak masuk kerja Tanpa Keterangan yang sah, direkomendasikan untuk diberikan pembinaan dan memberlakukan tindakan tegas sebagai efek jera dan juga agar hal tersebut tidak terulang dan tidak menjadi ikutan bagi PNS lainnya.

Mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/21/M.KT.02/ ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor: 060/61/ORG/2017 tentang Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Idul Fitri 1438 H, maka semua pimpinan OPD seharusnya tidak memberikan Cuti Tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan Cuti Bersama (10 Juni s.d. 13 Juli 2017). Namun dari hasil verifikasi tersebut ditemukan ada dua pimpinan OPD  memberikan Cuti Tahunan kepada bawahannya.

Pemberian cuti tahunan bagi PNS masih dimungkinkan apabila PNS yang bersangkutan mendapat penugasan  pada hari-hari cuti atau libur bersama sehingga tidak menikmati libur dalam rangka Idul Fitri. Namun apabila terdapat pimpinan OPD yang tidak melaksanakan ketentuan pemberian Cuti Tahunan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  dan Edaran Bupati Lombok Timur harus dapat menjelaskan alasan pemberian Cuti Tahunan kepada bawahannya kepada pimpinan bila diperlukan.

Sementara terhadap OPD yang terdapat PNS-nya tidak masuk dengan keterangan Sakit, Izin, Cuti dan Tugas namun tidak melampirkan keterangan pendukung yang sah, seharusnya melengkapi keterangan yang sah (surat/tertulis).

Ketentuan mengenai Libur selama Idul Fitri tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor 060/61/ORG/2017 tentang Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Idul Fitri 1438 H dan Surat Edaran Bupati Lombok Timur Nomor: 060/63/ORG/2017  tentang Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Untuk mengukur ketaatan terhadap tambahan jam kerja selama dua minggu untuk mengganti kebijakan Libur Bersama hari sabtu tanggal 24 Juni dan hari sabtu tanggal 1 Juli 2017, BKPSDM membentuk Tim yang langsung turun menarik absensi harian ke semua OPD dan Unit Kerja yang ada.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *