Selong – Layanan pembuatan Kartu suami (Karsu) dan kartu isteri (Karis) merupakan salah satu tugas Bidang Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) di Kabupaten Lombok Timur. Disinyalir sampai saat ini masih terdapat sejumlah PNS di Kabupaten Lombok Timur yang belum memiliki kartu-kartu tersebut. Padahal kepemilikan Kartu tersebut memberikan jaminan bahwa pemegangnya adalah istri/suami sah dari PNS, juga bermanfaat sebagai kartu asuransi sosial dan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan pensiun, atau persyaratan administrasi kepegawaian lainnya. Karis/ Karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi suami/ istri sah PNS, dan tidak berlaku lagi apabila PNS bersangkutan berhenti tanpa hak pensiun.

Berdasarkan data layanan yang ada pada Bidang Disiplin BKPSDM, diketahui adanya sejumlah PNS belum memiliki kartu-kartu tersebut, namun untuk memastikan jumlahnya lembaga tersebut sedang melakukan pendataan dengan bersurat ke semua OPD dan unit kerja. Berdasarkan data layanan tahun 2017, sejak Januari sampai dengan pertengahan Juli 2017 BKPSDM menerima 550 permohonan, 140 sudah terbit dan 410 masih dalam proses pengurusan ke BKN Kanreg X Denpasar.

Terungkap, selama ini banyak PNS yang baru mau mengurus kartu-kartu kepegawaian seperti itu apabila ada kebutuhan mendesak, misalnya karena permintaan persyaratan mengambil kredit di salah satu Bank, atau akan segera mengurus usul pensiun sebagai PNS. Dengan kata lain, tanpa memiliki kartu tersebut sejumlah urusan bisa terhambat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin, S.Sos. M.Si., menjelaskan,  setiap Istri PNS penting memiliki Kartu Istri (KARIS), dan suami PNS memiliki (KARSU) yang berfungsi sebagai identitas Isteri / Suami PNS, bahwa pemegangnya adalah Isteri/Suami sah dari PNS bersangkutan. Kartu tersebut berlaku selama yang bersangkutan menjadi Isteri/Suami sah PNS.

Apabila seorang PNS berhenti sebagai PNS tidak dengan hormat (tanpa hak pensiun), maka KARIS / KARSU yang telah diberikan kepada Isteri/Suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lag, demikian pula  bila seorang Isteri / Suami PNS bercerai. Namun jika rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/istrinya, KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.

Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada Isteri / Suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila PNS atau Pensiunan PNS meninggal dunia,  KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun. KARIS / KARSU juga  berfungsi sebagai Bukti pendaftaran Isteri / Suami sah PNS, Lampiran surat pengantar pengajuan pensiun Janda / Duda, dan untuk tertib administrasi kepegawaian.

Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan Karis/ Karsu, setiap PNS melalui SKPD masing-masing harus menyampaikan kepada BKPSDM persyaratan, seperti Surat usulan permintaan penerbitan Karis/ Karsu dari organisasi perangkat Daerah (OPD), Fotocopy Surat Nikah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap, Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap., Fotocopy Laporan Perkawinan Pertama yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah pada tahun 1983 atau setelahnya (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki).

Persyaratan lainnya, Fotocopy Daftar Keluarga PNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS yang menikah sebelum tahun 1983., Fotocopy Laporan Perkawinan Janda/ Duda dan fotocopy Surat Cerai/ Kematian yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap bagi PNS Janda/ Duda yang menikah lagi (laporan perkawinan ditujukan kepada PPK melalui saluran hirarki), Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar, untuk penerbitan kembali Karis/ Karsu karena kehilangan, diperlukan tambahan persyaratan yaitu: Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli). Adapun dasar hukum pembuatan Karsu/Karis tersebut, yakni  PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990,  SE. BAKN. No. 08/ SE/ 1983 tanggal 26 April 1983 jo. SE Ka. BAKN No. 48/ SE/ 1990 tanggal 22 Desember 1990. (BKPSDM – Lotim)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *