Selong – Setelah Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah 1 1438 H) jatuh pada hari Jumat tanggal 1 September 2017, Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan, mengeluarkan kebijakan khusus bagi PNS di lingkungan kerjanya, yakni memberikan penambahan libur selama satu hari yakni Sabtu tanggal 2 September 2017 (sehari setelah Idul Adha). Dengan demikian PNS dapat menikmati tiga hari libur mulai Jumat, Sabtu dan hari Minggu.

Kebijakan Bupati tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 060/75/ORG/2017 tentang Libur Dalam Rangka Hari Raya Idul Adha 1438 H, tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Timur. Edaran tersebut pada intinya selain menentukan penambahan satu hari libur bagi instansi Pemkab, juga mengatur penggantian jam kerja selama seminggu, mulai tanggal 4 sampai dengan 9 September 2017.

Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin, S.Sos., M.Si., membenarkan adanya Edaran Bupati tentang penambahan libur satu hari setelah Hari Raya Idul Adha 1438 H, dan dengan penambahan libur tersebut terjadi kekurangan jam kerja PNS dalam Bulan September. Agar tidak mengurangi jumlah jam kerja PNS pada Bulan September, maka penambahan libur sehari itu diganti dengan penambahan jam kerja selama seminggu, satu jam untuk Hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali Hari Jumat ditambah setengah jam saja. Dengan demikian Senin sampai Kamis PNS masuk kerja Jam 07.00 Wita dan pulang kerja pukul 15.00 Wita, hari Sabtu Pukul 07.00 sampai dengan 13.30 Wita sedangkan hari Jumat masuk pukul 07.00 Wita dan pulang pukul 11.30 Wita.

Untuk menjamin terlaksananya penambahan atau penggantian jam kerja tersebut, seluruh kepala satuan kerja bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh bawahannya masing-masing, dan melaporkan absensi pegawai selama seminggu tersebut kepada Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Lombok Timur. Untuk mendukung pemantauan dan pengawasan para kepala Satuan Kerja tersebut, BKPSDM akan menurunkan Tim monitoring selama seminggu penuh dengan sasaran Satuan Kerja yang ditentukan secara sampling.

Pemantauan tersebut terutama akan dilakukan pada jam-jam pulang dari tanggal 4 sampai dengan 9 September, sesuai dengan jumlah penambahan jam kerja, dengan ketentuan sasaran secara sampling namun dipastikan menyasar seluruh kecamatan yang ada tanpa kecuali. Soal instansi mana yang akan jadi sasaran, tentu merupakan rahasia Tim. Tetapi yang jelas seluruh Satuan Kerja berpotensi untuk tiba-tiba didatangi, dan Tim Monev diharuskan memastikan keberadaan PNS di kantornya, kemudian meminta penjelasan dari kepala Satuan Kerja mengenai keberadaan PNS yang tidak berada di kantor saat itu.

Kalau ada PNS yang ditemukan bolos, tidak masuk tanpa keterangan, ataupun pulang lebih dahulu tanpa izin kepala Satuan Kerja tentu harus menjadi catatan Tim sebagai bahan laporan kepada Bupati Lombok Timur mengenai ketaatan PNS atas kebijakan tambahan jam kerja setelah diberikan penambahan libur. Selain itu, Tim juga akan menarik foto copy absen harian yang telah ditandatangani kepala satker atau Sekretaris/KTU atau Kasubbag Umpeg.(BKPSDM)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *