Selong – Hingga saat ini penerapan pembinaan disiplin secara hirarki dan berjenjang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Timur terus didorong. Hal itu dilakukan mencermati sejumlah temuan hasil Monev Disiplin PNS yang mengindikasikan masih adanya keengganan atasan langsung dalam menindak bawahan yang melanggar disiplin. Ada pula atasan yang berpandangan bahwa pembinaan disiplin pegawai merupakan tugas instansi yang membidangi pegawai saja. Akibatnya banyak PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin tidak pernah mendapat pembinaan atasannya, mulai dari pemanggilan secara kedinasan untuk diperiksa atau diminta keterangan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS.

Celakanya, banyak permasalahan disiplin pegawai baru diketahui ketika para atasan mulai mengeluhkan atau melaporkan kasus pegawai tidak disiplin dan harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tanpa pernah melakukan pembinaan secara hirarki secara berjenjang atau bertahap mulai dari sanksi tingkat ringan, hingga penjatuhan hukuman yang lebih berat sesuai kewenangan pejabat tersebut. Sesungguhnya PP 53 Tahun 2010 mewajibkan setiap atasan langsung mulai dari eselon yang paling rendah hingga yang paling tinggi melaksanakan pembinaan dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin, S.Sos., M.Si., menghimbau para pejabat di Lombok Timur khususnya pejabat struktural di semua tingkatan untuk mau memahami dengan baik PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Hal ini penting untuk terwujudnya pembinaan disiplin secara intensif dan tertib oleh setiap atasan sejak dini sehingga tidak menjadi kesulitan di kemudian hari. Ia menyatakan kesiapan lembaganya untuk memfasilitasi konsultasi dan diskusi terkait dengan pembinaan disiplin PNS demi kelancaran tugas dan peningkatan optimalisasi pegawai yang ada.

Menurutnya, selama ini banyak atasan yang merasa kekurangan staf padahal jumlah pegawainya cukup banyak, ternyata penyebabnya, pegawai yang ada tidak mampu dioptimalkan. Ada PNS yang malas tidak ditegur dan ditindak, ketika diikuti PNS yang lain maka kinerja lembaga bersangkutan akhirnya terganggu. Belum lagi ada atasan yang meminta bawahannya dimutasi ke tempat lain karena malas, bukannya berusaha mengambil langkah dan tindakan pembinaan sesuai wewenang dan kewajibannya secara benar kepada bawahannya, padahal sikap seperti itu sama saja dengan memindahkan penyakit ke tempat lain. Menurutnya disiplin PNS sangat menentukan efektifitas dan kinerja pegawai, sehingga suka atau tidak pembinaan disiplin wajib dilakukan setiap atasan langsung.

Menurut Kepala BKPSDM  dalam pembinaan disiplin setiap atasan memang berwenang memanggil bawahannya tetapi tidak selalu  berwenang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin karena sangat tergantung dari pangkat dan eselon pemeriksa dan terperiksa. “Jadi meskipun setiap atasan langsung dapat memanggil bawahannya tidak berarti otomatis dapat memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin meskipun pelanggaran tersebut terbukti. Pangkat dan jabatan terperiksa maupun pejabat pemeriksa  menjadi penentunya, karenanya bila atasan tidak berwenang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin Ia wajib melaporkan ke atasannya secara berjenjang hingga pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat hukuman yang dijatuhkan”, terangnya.

Diharapkan agar dengan adanya mekanisme pembinaan Disiplin PNS yang demikian, gejala pelanggaran-pelanggaran disiplin yang bisa berdampak terhadap kinerja dan hukuman disiplin berat bagi PNS dapat ditangani secara lebih dini. Selain itu proses pemeriksaan memberi ruang bagi terperiksa untuk menyampaikan alasan atau latar belakang terjadinya pelanggaran. Dengan demikian PNS terperiksa tidak melulu menjadi obyek, tetapi diberikan kesempatan membela diri dalam permintaan keterangan, bahkan boleh mengajukan saksi.

Khusus pelanggaran disiplin masuk kerja, dengan dasar Peraturan tersebut, seorang PNS sudah mulai bisa dipanggil, diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin apabila akumulasi tidak masuk tanpa keterangan yang sah sudah mencapai lima hari kerja baik berturut-turut maupun tidak dalam satu tahun berjalan. Hukuman yang lebih berat dapat diterapkan kepada setiap PNS jika menambah kelipatan lima hari kerja pelanggarannya hingga akhirnya PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian.(Zar)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *