Selong – Meskipun masih memiliki hak suara dalam pemilihan umum, namun sikap tidak memihak atau netral dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum telah mengikat secara hukum bagi setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk menjalankan ketentuan undang-undang serta mewujudkan ASN yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, khususnya untuk menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sudah semakin dekat, Bupati Lombok Timur, H.Moch. Ali Bin Dachlan menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/4698/KPSDM/2017 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Melalui Surat Edaran tersebut, setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja diinstruksikan untuk menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya. Juga diminta untuk mengawasi bawahannya agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

Selama proses tahapan Pemilukada setiap anggota ASN atau PNS diminta tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pada salah satu pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai  dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat, termasuk kampanye melalui media sosial, antara lain pemasangan status yang mendukung/tidak mendukung pasangan kepala daerah tertentu, tidak menggunakan aset Negara dalam kampanye pemilihan kepada daerah, seperti komputer, jaringan internet dan lain sebagainya serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah selama masa kampanye.

Namun sebagai warga Negara, ASN dapat menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dengan ketentuan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, tetap menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lombok Timur, H. Najamudin, S.Sos., M.Si., membenarkan telah terbitnya Surat Edaran Bupati Lombok Timur tersebut guna mengingatkan PNS taat untuk tidak menunjukkan keberpihakan dan melibatkan diri dalam politik praktis dalam Pilkada.

Mengutip beberapa norma terkait, Kepala BKPSDM antara lain menyebutkan, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Terkait dengan itu dalam Pasal 23 huruf f, diatur kewajiban Pegawai ASN menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Selain adanya larangan bagi PNS terlibat dalam politik praktis, juga pasangan calon yang akan bertarung dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota Polri, anggota TNI, Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ Aparat Kelurahan dalam kampanye. Hal itu tertuang dalam  Dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara, Pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan diancam  dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak  enam juta rupiah.

Selain terikat diwajibkan menaati norma norma tersebut, Setiap PNS juga dituntut untuk tunduk pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang mengatur secara rinci bentuk keterlibatan yang dilarang dan sanksi yang dapat menimpa PNS bila melakukannya. Dalam Pasal 4 angka 14 dinyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi  Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 4 angka 15 ditegaskan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.(Zar)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *