DPRD Lotim (8/2/18) menggelar Rapat Paripurna VI Masa Sidang II dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua Dewan H. Daeng Paelori, SE sedangkan  dari unsur eksekutif dihadiri Asisten Pemerintahan (mewakili Bupati Lombok Timur).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahun anggaran 2018 Dewan menetapkan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketujuh belas Raperda tersebut adalah: Raperda tentang Perangkat Desa (Raperda perubahan);  Raperda tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah; Raperda Kawasan Agropolitan Sembalun; Rencana Induk Pariwisata; Penanaman Modal;  Retribusi Golongan Jasa Usaha (Raperda perubahan);  Retribusi Golongan Tertentu;  Penyertaan Modal Usaha Pemda kepada BUMD;  Lembaga Kemasyarakatan Desa;  Pengarusutamaan Jender;  Penyelenggaraan Kearsipan;  Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda perubahan); Zakat;  Pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;  Pengelolaan Kepelabuhanan; serta Raperda tentang  Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Aids.

Sedangkan tiga Raperda kumulatif terbuka lainnya yaitu: Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;  Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018 serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *