DALAM MASA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018, BKPSDM TELAH MENERIMA 2 NAMA ASN DARI PANWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK MENDAPAT PEMEERIKSAAN TERKAIT INDIKASI KETERLIBATAN ASN TERSEBUT DALAM KEGIATAN POLITIK PRAKTIS.

KEPALA BKPSDM KABUPATEN LOMBOK TIMUR HAJI NAJAMUDIN MENYAMPAIKAN, TERHADAP OKNUM ASN TERSEBUT PIHAKNYA TERLEBIH DAHULU AKAN MELAKUKAN PEMERIKSAN ATAU KLARIFIKASI DENGAN MENGEDEPANKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH, DI SAMPING UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA KETERLIBATAN ASN TERSEBUT DALAM POLITIK PARAKTIS YANG DIINDIKASIKAN. SEJAUH INI PIHAKNYA TENGAH MELAKUKAN KLARIFIKASI DENGAN MELAKUKAN PEMANGGILAN OKNUM ASN TERSEBUT BESERTA SAKSI-SAKSI. TERLEPAS DARI TERLIBAT DAN TERBUKTINYA ASN DALAM POLITIK PRAKTIS  BKPSDM AKAN MENYELESAIKANNYA SECARA NORMATIF, YAKNI MENGACU PADA PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI.

BERDASARKAN PP TERSEBUT, ASN YANG TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU TIDAK NETRAL DAPAT DIKENAKAN SANKSI RINGAN HINGGA BERAT. WALAU TERGOLONG PELANGGARAN BERAT SANKSI YANG AKAN DIBERIKAN PADA OKNUM ASN TERSEBUT, TIDAK SAMPAI PADA PEMBERHENTIAN ATAU PEMECATAN.

KETERLIBATAN ASN YANG DAPAT DIPROSES DISIPLIN DALAM POLITIK PRAKTIS BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010 YAITU TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE, MENGGUNAKAN FASILITAS YANG TERKAIT JABATAN DALAM KEGIATAN KAMPANYE MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU PASANGAN CALON SELAMA MASA KAMPANYE DAN YANG TERAKHIR MENGADAKAN KEGIATAN YANG MENGARAH PADA KEBERPIHAKAN TERHADAP PASANGAN CALON YANG MENJADI PESERTA PEMILU SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KAMPANYE MELIPUTI PERTEMUAN, AJAKAN, HIMBAUAN, SERUAN, ATAU PEMBERIAN BARANG KEPADA PNS DALAM LINGKUNGAN UNIT KERJANYA, ANGGOTA KELUARGA DAN MASYARAKAT.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *