DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 YANG DIMAKSUDKAN DENGAN APARATUR SIPIL NEGAR ATAU ASN ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAU P3K.

HANYA SAJA HINGGA SAAT INI, PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR LEBIH LANJUT TERKAIT UNDANG-UNDANG ASN TERSEBUT YAKNI PP NOMOR 11 TAHUN 2017 BARU MENGATUR TENTANG MANAGEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL SAJA. SMENETARA PP TERKAIT P3K SENDIRI MASIH TENGAH DALAM PEMBAHASAN DI TINGKAT PUSAT, SEHINGGA PENERAPAN BERDASARKAN SYARAT DAN METODE SELEKSI SERTA HAL LAINNYA TERKAIT P3K MASIH BELUM DAPAT DILAKSANAKAN DI DAERAH BEGITU JUGA HALNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

SEMETARA ITU KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BKPSDM KABUPATEN LOMBOK TIMUR HAJI NAJAMUDIN MENJELASKAN MESKI PP YANG MENGATUR LEBIH LANJUT TENTANG P3K BELUM DITERBITKAN, P3K TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN TENAGA HONORER VERSI BARU ATAU LANJUTAN DARI K1 DAN K2, MELAINKAN TENAGA PROFESIONAL YANG MEMILIKI KEAHLIAN KHUSUS DAN MEMANG DIBUTUHKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH ATAU OPD UNTUK MEMBANTU KERJANYA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA DAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU.

 

MESKIPUN SAAT INI ISTILAH YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGAKOMODIR TENAGA SUKARELA DI LUAR PNS DALAM MEMBANTU JALANNYA KERJA PEMERINTAHAN ADALAH PERJANJIAN KERJA STATUS INI TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN P3K YANG DIMAKSUDKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *