Aparatur Sipil Negara merupakan milik masyarakat umum yang dihajatkan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada publik tanpa melihat latar belakang, bahkan latar belakang pilihan politik netralitas ASN menjadi hal yang krusial ditengah melekatnya hak pilih yang dijamin oleh negara.

 

Komisioner KPU NTB Yan Marli mengatakan ASN diperbolehkan atau bahkan diwajibkan untuk mengetahui visi misi dari masing-masing pasangan calon dalam masa kampanye hak ini difasilitasi dengan memperbolehkan ASN untuk hadir di arena kampanye namun hanya sebagai peserta kampanye, ASN dilarang keras menjadi petugas kampanye yang ditunjuk melalui SK yang dikeluarkan oleh pasangan calon menjadi peserta kampanye hanya dapat dilakukan ASN diluar jam kerja dan tidak diperkenankan menggunakan atribut ASN. ASN juga tidak dibenarkan menggunakan atribut Paslon atau partai tertentu dalam menghadiri kampanye, selain itu ASN dilarang menggunakan fasilitas negara yang melekat pada dirinya serta membuat kebijakan yang dinilai menguntungkan paslon tertentu

Yan Marli menambahkan masih terdapat ASN yang belum memahami betul model keterlibatannya dalam politik praktis saat Pilkada sehingga diharapkan semua ASN dapat lebih bijaksana dalam menghadapi seluruh proses Pilkada agar tidak menjadi korban karena kurang memahami posisi ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *