Penerapan kebijakan pemotongan TKD bagi ASN yang tidak melakukan Finger Print tepat waktu sesuai perbup tanpaknya belum bisa dilaksanakan secara optimal// pasalnya tidak semua opd punya perangkat Finger Print dan kesannya masih diterapkan setengah hati karna kebijakan pemtongan TKD dikembalikan ke masing masing Pimpinan OPD.

Kepala Bagian Organisasi Setda Lombok Timur.  Irpan Widiatma mengakui  saat ini tidak semua OPD yang sudah menerapkan kebijakan tersebut. Sedangkan beberapa diantaranya seperti ASN yang ada di lingkup Sekretariat Daerah sejak 2 bulan lalu sudah dilaksanakan.  Padahal hal ini sudah diatur baik dalam peraturan bupati no 4 maupun perbup 36 tentang disiplin pegawai.

Karna itu pihaknya menargetkan bulan Mei seluruh OPD harus punya perangkat Finger Print dan mulai menerapkan kebijakan pemotongan TKD bagi ASN yang tidak melakukan absensi elektronik tanpa keterangan. Karna itu pihaknya akan segera mengirim surat penegasan ke masing masing opd agar mulai menerapkan kebijakan tersebut.

Sistem pembayaran TKD dihitung dengan cara melakukan kompilasi antara absensi elektronik dengan absen manual.  Hal ini untuk memastikan apakah ASN yang tidak melakukan finger print punya surat keterngan atau tidak.

Sesuai Perbup nomor 4,  bagi ASN yang tidak melakukan Finger Print tanpa keterangan maka harus dipotong 1 persen perhari dari jumlah tkd// karna itu setiap awal bulan/ operator di masing masing opd harus mengumpulkan data Finger Print dan absen manual sebagai dasar pembayaran tkd.

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *