Penegasan tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. Moh. Sukiman Azmi pada Rapat Kordinasi penyelesaian belasan ribu Kartu Bansos bermasalah di Lombok Timur.

Pendataan Ratusan penerima bansos di setiap Desa adalah tanggung jawab dari para operator desa, namun pada kenyataannya sebagain besar Desa di Lombok Timur tidak memiliki Operator tetap yang melakukan entri data penerima baik, serta melakukan perubahan data identitas penerima bansos jika di ketahui bermasalah.

Tidak adanya operator tetap inilah yang kemudian membuat data desa menjadi tidak update dan menimbulkan ribuan kartu bansos bermasalah karna tidak cocoknya data yang ada di desa dengan data yang dimiliki pihak bank pada saat proses pencairan.

Dari itu Bapak Bupati menjanjikan pada anggaran perubahan mendatang akan menganggarkan untuk pemberian honor yang layak kepada Operator Desa sebesar Rp. 250.000 dan mendapatkan SK kepala desa serta honor Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK) mendapat tambahan honor sebesar Rp. 300.000.

Ditegaskan Bupati, pemberian honor ini dianggap layak mengingat tingginya beban kerja yang harus di tanggung oleh operator maupun TKSK, sehingga diharapkan kedepan jika terjadi perubahan identitas penerima Bansos dapat diselesaikan dengan segera, sehingga Dana Bansos tersebut tidak mengendap atau di kembalikan ke Pemerintah Pusat Senin 08 April 2019.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *